panduan penyusunan data tabular

Untuk yang belum familiar dengan konsep database, ada panduan yang cukup baik di data.go.id tentang cara menyusun data [khususnya data tabular] supaya lebih mudah dipakai lagi, lebih mudah diolah dan dibaca oleh mesin [komputer]. Panduannya sendiri hasil saduran dari Open Data Lab Jakarta.

Link data.go.id di sini dan yang Open Data Lab Jakarta ditemukan berada di sini. Bacanya boleh difokuskan di bagian penyusunan dan penulisan data, meskipun bagian metadata juga penting dalam rangka penyusunan katalog data.

 

Iklan

vlookup

Waktu baru mulai kerja, ndilalah ternyata aku kecemplung di kerjaan yang excel-heavy, padahal hingga mulai kerja itu seumur hidup mungkin pakai excel cuma sekali [atau dua kali]: buat entri data kuantitatif sebelum dipindah [read: copy-paste] ke software statistik. Ganti view dari sheet view ke page layout view aja nggak tau caranya.

*petuah untuk anak muda: kuasai excel sebelum masuk ke dunia kerja kantoran, karena kecuali kalian di bagian kreatif, kerja kantoran itu ya isinya mostly buat surat, ngulik excel, dan rapat sana-sini*

Setelah setahunan kerja sambil ngintipin cara kerja temen sebelah, alhamdulillah nemu satu formula yang in the end jadi andalan hingga bertahun-tahun setelahnya. Ini juga maksa-maksa minta diajarin sama teman sih.

It is VLOOKUP.

Sebetulnya sih mungkin ada formula yang lebih simpel, tapi so far merasa convenient aja pakai itu hehehe.

Lanjutkan membaca “vlookup”

GA’s vegetarian meal

This is a sin confession.

I once had an unfortunate situation on a foreign flag carrier flight back home: I didn’t make special meal request and meal choice on board was between pork and fish done in wine – both I can’t consume as a Muslim. Luckily the flight attendants were so kind, when they found a set of ovo-lacto vegetarian meal they offer me that dish asking if I can consume it. It was about 10 years ago, but still, thanks!

Then, about 3 years ago, I found a college mate complained to GA on Twitter that she failed to get vegetarian meal that she had ordered before [and she also had reminded ground staffs at every prep stage]. It was a domestic MDC-CGK, and she was flying with a vegan.

Meanwhile, last month when I was going to go for two consecutive trips to SOC and MDC with GA, I found the special request menu on GA’s online trip manager, and it’s a free service. I suddenly remembered those two experiences and wondered, did my friend’s experience just a rare incident or do GA still have some issues in handling special meal request? So I decided to try making special meal requests – at least if I’m flying with someone who’s having uncommon meal restriction, I know if it will be enough accommodated by the airline or should we prepare another food by ourselves. Lanjutkan membaca “GA’s vegetarian meal”

persoalan greget DPD

Dari Parlemen News. Bolds added, typo corrected.

Namun menarik untuk dicermati bahwa dalam konteks regulasi maupun aplikasi ketiga fungsi tersebut masih tidak sesuai dengan harapan, baik dalam rangka melaksanakan fungsi keterwakilan (representasi) maupun dalam melaksanakan check and balances. Misalnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sementara Dewan Perwakilan Daerah sekedar memberi pertimbangan. Realita ini menunjukkan bahwa posisi DPR masih lebih superior dibanding DPD, atau dengan kata lain dalam hal kekuasan legislatif posisi DPR dan DPD menganut asymmetric bicameralism.

Hal yang menarik lainnya, karena sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan atas judicial review yang pernah diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah dan beberapa pendukung. Putusan itu yang kemudian tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, diantaranya menyatakan bahwa (1) kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU Pasal 22D ayat 1 UUD 1945 harus diperlakukan setara dengan RUU dari Presiden dan DPR; (2) DPD berwenang mengusulkan dan ikut membahas RUU pada Tingkat I dan menyampaikan pendapat pada Tingkat II sebelum tahap persetujuan; (3) DPD bersama DPR dan pemerintah menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas); dan (4) DPD mempunyai kewenangan untuk memberi terkait pembahasan RUU APBN, pajak, pendidikan dan agama. Hal yang dinilai masih mengganjal dari keputusan ialah adanya putusan yang menyatakan bahwa DPD tetap tidak memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan RUU menjadi UU sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa kewenangan menyetujui hanya antara DPR dan Presiden.

chopin larung

Yen Chopin padem ring Bali
kerarung saking Daksina
Titiang mengenang Bali
sunantara wong ngusak-asik negara

Sang jukung kelapu-lapu
santukan Baruna kroda
Nanging Chopin nenten ngugu
kadang ipun ngerusak seni budaya

Risedeg sang jukung kampih
ring Legian Kayuaya
‘te-lonte ring sisin pasih
anak lacur melalung ngadolin ganja

Chopin ten uning ring Bali
wong putih mondok ring Kuta
Asing lenga lali ring Widhi
tan urungan jagi manemu sengkala

Gending Chopin maring ati
nabuhang wirama duka
Duh nyama braya ring Bali
dong sampunang banget nunaning prayatna

Andai Chopin meninggal di Bali
dilarung dari Pura Daksina
diriku mengenang Bali
sementara orang-orang merusak negerinya

Sang perahu terombang-ambing
karena Dewa Baruna murka
Namun Chopin tiada paham
kadang mereka merusak seni budaya

Ketika perahu terdampar
di Legian Kayuaya
Para lonte di tepi pasir
orang lacur telanjang menjaja ganja

Chopin tak tahu di Bali
orang putih bersinggah di Kuta
lalai lupa pada Yang Kuasa
tak urung akan temui bencana

Lagu Chopin dalam hati
melantunkan irama duka
duhai para saudara di Bali
kumohon janganlah engkau terlalu